Lentera Post – Ketahanan nasional membutuhkan ruang informasi yang sehat, masyarakat yang terlindungi dari konten berbahaya, dan industri media yang mampu bertahan di tengah persaingan platform digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai pembaruan regulasi penyiaran menjadi langkah penting untuk menjawab perubahan tersebut. Dalam hal ini, ia menekankan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Kita hidup di tengah gempita informasi. Tapi tidak semua yang riuh, yang ramai, itu selalu benar. Dan tidak semua yang benar itu terdengar. Karena itu, penyiaran hari ini ditantang dengan cukup serius bagaimana menjadi pelita, menjadi clearing house of information di tengah riuhnya informasi,” ujar Wamen Nezar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2026 di Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026).
Perubahan Cara Masyarakat Mengonsumsi Informasi
Wamen Nezar menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi. Teknologi juga mempercepat perubahan model bisnis industri media.
Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 mencatat pengguna internet di Indonesia mencapai 235,26 juta orang, atau 81,72 persen dari total penduduk. Sebanyak 43,4 persen pengguna menghabiskan empat hingga enam jam setiap hari di platform digital.
Akibatnya, perhatian publik tidak lagi terpusat pada televisi dan radio. Perhatian itu kini terbagi ke media sosial, video pendek, layanan streaming, hingga platform Over The Top (OTT). Bagi masyarakat, batas antara penyiaran konvensional dan layanan digital semakin sulit dibedakan.
Pengaturan yang Belum Setara
Namun, menurut Wamen Nezar, aturan untuk kedua ekosistem tersebut belum setara. Ia mencontohkan bahwa kini setiap orang bisa siaran langsung lewat telepon genggam dan menjangkau jutaan penonton. Mereka tidak perlu mengurus perizinan atau mengikuti pedoman perilaku penyiaran seperti lembaga penyiaran konvensional.
“Pengawasan atas siaran dalam tanda kutip ini tidak lagi berhenti di menara pemancar karena tindakan broadcast ini bisa dilakukan lewat semua channel,” jelasnya.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan pentingnya pembaruan regulasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah berusia hampir 24 tahun dan lahir sebelum media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada 8 September 2026, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.
Menurut Wamen Nezar, pembaruan ini mengarah pada tiga hal. Pertama, menata hubungan lembaga penyiaran dan platform digital secara lebih proporsional. Kedua, memperkuat pelindungan masyarakat, terutama anak dan kelompok rentan. Ketiga, meningkatkan kelembagaan dan kapasitas KPI. Selain itu, pembaruan juga diharapkan menghadirkan keadilan dalam pengawasan isi siaran dan proses bisnis industri penyiaran.
“Kita memandang pembaruan Undang-Undang ini sebagai upaya untuk mendudukkan secara proporsional hubungan lembaga penyiaran dan platform digital, menguatkan perlindungan publik, terutama anak dan kelompok rentan, menguatkan kelembagaan dan kapasitas KPI, serta mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya,” ungkapnya.
Tiga Aspek Kontribusi Penyiaran bagi Ketahanan Nasional
Lebih lanjut, Wamen Nezar menjelaskan bahwa penyiaran berkontribusi pada ketahanan nasional lewat tiga aspek.
Pertama, ketahanan informasi. Aspek ini memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya, terutama saat bencana atau krisis.
Kedua, ketahanan generasi. Anak dan kelompok rentan perlu terlindungi dari konten yang merusak, tanpa menghilangkan ruang berekspresi.
Ketiga, ketahanan ekonomi dan kedaulatan. Industri penyiaran nasional harus tetap punya ruang tumbuh di tengah persaingan dengan platform digital global.
Ia menilai arus belanja iklan dan perhatian masyarakat yang makin banyak terserap platform global perlu menjadi perhatian bersama. Jika tidak diimbangi pengaturan yang proporsional, kondisi ini bisa melemahkan industri penyiaran nasional dan mengurangi konten lokal.
“Jika ini berlanjut, industri penyiaran nasional melemah dan konten lokal menyusut. Pada akhirnya kita kehilangan kebanggaan penceritaan tentang diri kita sendiri,” tutur Wamen Nezar.
Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Penyiaran
Wamen Nezar menambahkan bahwa pengaturan platform digital tidak bisa dipisahkan dari persoalan kedaulatan. Platform beroperasi lintas negara, sehingga penyusunan regulasi butuh pertimbangan yang matang, kokoh, proporsional, dan mampu menghadapi dinamika geopolitik.
Karena itu, ia menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Penyiaran. Pemerintah memahami adanya kekhawatiran dari komunitas pers dan kreator konten soal pengaturan platform dan konten buatan pengguna.
“Regulasi yang baik melindungi publik sekaligus menjaga kemudahan pers dan ruang kreativitas,” ujarnya.
