Lentera Post — Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) harus mampu menghadirkan keadilan, transparansi, dan empati bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ipuk saat Sosialisasi Perlinsos kepada perwakilan masyarakat di Pendopo Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (23/1/2026). “Pertemuan ini sangat penting karena merupakan bagian dari tindak lanjut atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Banyuwangi sebagai daerah percontohan nasional program perlindungan sosial berbasis data dan digital,” ujar Ipuk.
Bupati Ipuk mengapresiasi keterlibatan seluruh elemen yang telah mendukung pelaksanaan pendataan bansos, mulai dari pendamping PKH, TKSK, Dasa Wisma, camat, kepala desa, perangkat desa, hingga organisasi kemasyarakatan. “Dalam waktu dua minggu, kita mampu menginput data lebih dari 300 ribu warga. Ini capaian luar biasa dan patut diapresiasi,” katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atas kepercayaan yang diberikan kepada Banyuwangi. “Kepercayaan ini adalah kebanggaan sekaligus tantangan bagi kita semua untuk menyukseskan program yang sangat baik ini,” ujar Ipuk Fiestiandani.
Ipuk mengakui, selama ini pemerintah daerah menerima banyak keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos yang dinilai belum sepenuhnya adil. “Ada warga yang tergolong mampu tetapi masih menerima bansos, bahkan ada yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima. Sementara warga yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya Perlinsos berbasis digital, yang mengubah pendekatan pendataan dari top-down menjadi bottom-up, di mana masyarakat dapat mendaftarkan diri secara langsung. “Kita beralih dari verifikasi berbasis persepsi menuju verifikasi berbasis data. Dari keraguan menuju akuntabilitas,” tegas Ipuk.
Menurut Ipuk, tujuan utama transformasi digital bansos adalah memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyebut Banyuwangi telah memasuki tahapan akhir uji coba dan akan segera memasuki proses verifikasi lanjutan serta masa sanggah. “Sistem ini berbasis data, sehingga teman-teman di lapangan tidak perlu khawatir ketika menghadapi keluhan masyarakat. Semua bisa dijelaskan secara objektif,” kata Bupati Banyuwangi.
Ipuk juga meminta dukungan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan media untuk mengawal pelaksanaan Perlinsos, terutama pada masa sanggah.
Bupati Banyuwangi pun berharap masa sanggah dapat berlangsung secara tertib, aman, dan kondusif, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Kami berharap tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan masa sanggah ini. Bansos adalah untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Ipuk mengajak seluruh pihak menjadikan Banyuwangi bukan hanya sebagai daerah percontohan, tetapi juga sebagai yang terbaik dalam pelaksanaan transformasi digital bansos. “Mari kita buktikan bahwa Banyuwangi bukan hanya mampu menjadi yang pertama, tetapi juga yang terbaik. Transformasi digital bisa berjalan seiring dengan empati, teknologi bisa berpadu dengan gotong royong, dan data bisa menjadi jalan menuju keadilan sosial,” pungkas Ipuk.
