Lentera Post – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mendukung proyek percontohan (pilot project) digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional yang digelar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,
Selain mendukung, Ipuk mengusulkan pelibatan kader dasa wisma sebagai agen pilot project ini, selain agen Perlinsos yang tediri dari 167 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 25 tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK) yang dilatih dalam intensif selama tiga hari dalam Bimtek Training Of Trainer (TOT) oleh Gugus Tugas Proyek Percontohan Penerapan Keterpaduan Layanan Digital Pada Program Bantuan Sosial pada 9-11 September 2025. “Kader dasa wisma ini juga sudah punya data sendiri, data per rumah tangga, jadi penguatannya itu lengkap sekali, dari pekerjaannya, dari penyakitnya, sampai tanamannya apa di rumah masing-masing,” ujar Bupati Banyuwangi dalam pertemuan dengan Gugus Tugas Proyek Percontohan Penerapan Keterpaduan Layanan Digital Pada Program Bantuan Sosial di Kantornya, pada Kamis (11/9/2025).
Menurut Ipuk, kader dasa wisma akan berperan penting dalam basis pendataan perlinsos. Hal ini didasarkan pengalamannya yang hingga kini masih memimpin Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Banyuwangi. “Kader dasa wisma itu kan 10 rumah. Kanan, kiri, 10 rumah jadi ada 20 rumah, Jadi (mereka) lebih tahu siapa-siapanya (warga yang berhaak mendapat bansos), ini mampu, apa enggak, ini miskin apa enggak,” jelasnya.
Ipuk mengaku senang Kabupaten Banyuwangi menjadi lokasi proyek percontohan perlinsos digital ini karena menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyrakat.
Terlebih, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi masih mencatat banyak rumah tangga mampu yang masih menerima bansos karena pendataan yang kurang akurat di lapangan, walaupun sudah menerapkan sistem digital dalam pendataannya. “Ya, saya senang lah. Maksudnya ada kepedulian dari pemerintah pusat. Jadi mendata itu tidak hanya bagaimana melihat dari dari atas, tapi langsung ke bawah dan itu insyaallah akan bisa bermanfaatan untuk masyarakat,” tuturnya.
Principal Govtech Expert, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, selaku anggota Gugus Tugas, menjelaskan bahwa program digitalisasi perlinsos ini merupakan pelaksanaan mandat dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.
Sistem ini masih dalam tahap uji coba dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat karena masih menunggu hasil kajian lebih mendalam dengan mengedepankan akuntabilitas untuk pelaksanaan sistemnya.
Ia juga menyambut positif usulan pelibatan kader dasa wisma sebagai agen karena yang akan menentukan siapa penerima bansos adalah sistem digital perlinsos. “Sebetulnya, menurut saya, lebih banyak (agen) lebih baik, karena lebih cepat kita itu (menjalankan program). Justru dari pilot project ini kami ingin belajar rasio (pendampingan) untuk, nanti kan kalau presiden maunya (pilot project) nasional, kita harus tahu berapa sih rasio pendampingan ini,” jelasnya.
Menurut pria yang akrab disapa Dika, jika perlinsos digital sudah mulai diberlakukan, seharusnya semua orang bisa mendaftar sendiri melalui gawai masing-masing karena menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sedangkan pada saat ini, masih banyak orang yang masih perlu dibantu mendaftar progam perlinsos, bahkan ada daftar antrean untuk mendapatkan bansos, sehingga kebutuhan pastinya tidak diketahui “Kita tentu masih perlu orang yang membantu. Berapa yang membantunya? Justru dari pilot project di Banyuwangi kita ingin coba, makanya (perlu) sebanyak mungkin, dan ini yang mungkin satu harapan kita, soal hasil yang bisa, paling tidak instan kita dapat,” pungkas Rahmat Danu Andika.
Sumber Berita: infopublik.id
