Lentera Post
Satu tahun sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, lanskap digital Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Di tengah populasi lebih dari 280 juta jiwa dan geografi kepulauan yang menantang, upaya mempersempit kesenjangan digital kini menunjukkan hasil nyata: kecepatan internet seluler meningkat pesat, jangkauan 4G meluas hingga pelosok, dan fondasi 5G mulai terbentuk secara strategis.
Bagi masyarakat di pedesaan, hal ini bukan sekadar statistik. Internet yang lebih cepat berarti akses lebih mudah ke pendidikan daring, layanan kesehatan digital, hingga peluang ekonomi baru.
“Kinerja jaringan seluler di Indonesia meningkat signifikan. Ini adalah capaian penting bagi pemerataan akses digital di seluruh wilayah nusantara,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Jarak Digital yang Kian Terpangkas
Data Speedtest Intelligence® menunjukkan bahwa median kecepatan unduh nasional melonjak dari 17,54 Megabyte per second (Mbps) pada 2022 menjadi 30,5 Mbps pada pertengahan 2025 atau meningkat hampir dua kali lipat.
Namun yang lebih menarik adalah peningkatan pada kelompok pengguna dengan koneksi terendah: dari hanya 2,66 Mbps menjadi 5,69 Mbps. Artinya, bukan hanya kota besar yang merasakan dampak digitalisasi, tetapi juga komunitas pedesaan dan wilayah terpencil.
“Peningkatan di segmen terbawah ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi elitis, tetapi benar-benar menjangkau rakyat di lapisan bawah,” kata Meutya.
Wilayah yang sebelumnya tertinggal, seperti Maluku Utara, kini mengalami peningkatan kecepatan dari 13,39 Mbps menjadi 20,49 Mbps. Di Papua, lonjakannya bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat. Perbaikan ini mencerminkan strategi digital inklusif yang menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran: memperkuat pemerataan pembangunan melalui transformasi digital dan teknologi informasi.
4G Mencapai Seluruh Pulau, 5G Mulai Tumbuh
Ketersediaan jaringan 4G kini telah melampaui 90 persen di seluruh pulau besar Indonesia. Pulau Jawa mencatat tingkat tertinggi sebesar 96,4 persen, diikuti Bali dan Nusa Tenggara 95,2 persen, sementara wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau seperti Sulawesi dan Maluku kini juga menembus angka 90 persen.
Peningkatan ini tidak terjadi secara kebetulan. Di baliknya terdapat kombinasi investasi infrastruktur, kemitraan publik-swasta, dan kebijakan pro-pemerataan.
Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memainkan peran penting. Melalui dana kontribusi operator, pemerintah berhasil menyelesaikan 6.672 menara Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan menghadirkan konektivitas 4G ke sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
“Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tapi tentang keadilan digital. Kita ingin setiap anak Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, memiliki peluang yang sama untuk belajar dan tumbuh,” ujar Meutya.
Sementara itu, teknologi 5G berkembang lebih bertahap dan strategis. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat ketersediaan tertinggi di angka 17 persen, berkat fokus penggelaran di kawasan pariwisata dan bisnis.
Meskipun pertumbuhan 5G masih terbatas, pendekatan ini dianggap realistis: memastikan kesiapan spektrum, efisiensi biaya, dan keberlanjutan infrastruktur sebelum memperluas cakupan nasional.
Kebijakan Digital sebagai Pilar Pembangunan Nasional
Dalam satu tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kolaborasi dengan operator seluler, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital.
Melalui Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024 dan inisiatif baru yang diintegrasikan dengan Asta Cita 2045, pemerintah menegaskan bahwa infrastruktur digital adalah fondasi kemajuan ekonomi nasional.
Pertumbuhan konektivitas ini juga menopang target ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD2,8 triliun pada 2040.
Dengan konektivitas yang lebih merata, pelaku UMKM kini lebih mudah menjangkau pasar global, petani dapat mengakses informasi harga langsung saat ini (real time), dan masyarakat di daerah terpencil bisa menikmati layanan kesehatan digital.
Dari Infrastruktur ke Keadilan Digital
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi penanda bahwa transformasi digital Indonesia bukan lagi wacana, tetapi kenyataan yang mulai dirasakan masyarakat luas.
Di pelosok Banyuwangi, Jawa Timur, jaringan baru membuka peluang usaha rumahan berbasis daring. Di Halmahera, nelayan memanfaatkan sinyal stabil untuk menjual hasil laut ke luar daerah. Di Papua, siswa sekolah dasar belajar coding melalui program konektivitas desa digital.
“Cita-cita kami jelas,” ujar Meutya Hafid.
“Tidak ada satu pun warga Indonesia yang tertinggal dalam arus digitalisasi. Kesenjangan digital harus ditutup bukan hanya dengan jaringan, tapi juga dengan pengetahuan dan kesempatan.”
Dalam setahun, denyut digital Indonesia semakin kuat. Pemerintah, operator, dan masyarakat kini bergerak dalam irama yang sama, yakni menenun jaringan, bukan hanya kabel dan sinyal, tetapi jembatan menuju masa depan yang inklusif, berdaulat, dan terkoneksi untuk semua.
