LenteraPost – Warga Padukuhan Beteng, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, memilih mengembangkan sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan memanfaatkan sumur kompos dan tungku pembakaran, sebagai alternatif dari program bank sampah yang dinilai tidak berkelanjutan.
Langkah itu dinilai mampu menangani hingga 80 persen volume sampah rumah tangga di wilayah tersebut.
Ketua LPMKal Tridadi sekaligus Penasehat KSM Beteng Asri, Tumiyarso, mengatakan keputusan tersebut diambil, setelah melihat banyak program serupa di berbagai tempat yang hanya berjalan di awal dan kemudian ditinggalkan pengurusnya.
“Kami belajar dari beberapa tempat. Di awal semangat membentuk bank sampah, tapi lama-lama pengurusnya lelah dan programnya tidak jalan. Kami ingin yang lebih sederhana dan bisa konsisten,” ujarnya kepada wartawan di lokasi tungku pembakaran sampah Durenan Beteng, Rabu (18/2/2026).
Untuk mewujudkan sistem yang konsisten itu, KSM Beteng Asri membangun sedikitnya 40 unit sumur kompos yang tersebar di dua Rukun Warga (RW) dan enam Rukun Tetangga (RT).
Setiap sumur yang terbuat dari buis beton berdiameter 80 sentimeter dengan kedalaman 1,5 meter itu digunakan bersama oleh empat kepala keluarga (KK). Sumur tersebut berfungsi untuk menampung dan mengolah sampah organik agar tidak perlu diangkut atau dibakar.
“Satu sumur bisa dipakai empat KK. Sampah organik langsung dimasukkan ke situ. Jadi tidak semua harus dibakar atau diangkut,” kata Tumiyarso.
Sampah nonorganik dan residu yang tidak dapat dimasukkan ke sumur kompos diangkut menggunakan dua armada kendaraan roda tiga menuju tungku pembakaran.
Pengoperasian armada ini dikelola oleh KSM Jogo Resik (RT 01) dan KSM Ngudi Asri (RT 02) yang berada di bawah naungan KSM Beteng Asri.
Untuk menghindari penumpukan dan memudahkan kontrol, jadwal pembakaran diatur secara bergantian. RT 1 dan RT 3 membakar sampah setiap Kamis dan Minggu, sementara RT 2 dan RT 4 pada Rabu dan Sabtu. Setiap proses pembakaran berlangsung selama tiga hingga empat jam.
Kegiatan operasional ini didanai dari iuran warga sebesar Rp20.000 per KK setiap bulannya. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), perawatan kendaraan, pembayaran pajak, dan jasa angkut.
“Kami hitung betul biayanya. Iuran itu murni untuk operasional, supaya armada tetap jalan,” tegasnya.
Meski sistem dinilai efektif, Tumiyarso mengakui masih ada sampah yang tercampur saat pengangkutan. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya menyediakan sumur kompos tambahan di sekitar area tungku pembakaran. Sementara itu, sampah yang masih memiliki nilai jual di RT 01 dan RT 02 dikelola dan hasilnya masing-masing dimasukkan ke kas RT dan kas PKK.
Dengan sistem yang telah berjalan, Tumiyarso memperkirakan sekitar 80 persen permasalahan sampah warga telah tertangani.
Pihaknya kini berharap ada pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya untuk melakukan uji emisi dan standarisasi polusi dari tungku pembakaran agar kegiatan tersebut ramah lingkungan dan sesuai regulasi.
“Kami berharap ada uji emisi atau standarisasi, supaya pembakaran ini benar-benar aman dan sesuai aturan,” harapnya.(Sutarto Agus/KIM Seyegan)
