Lentera Post – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan tidak melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena tidak adanya permintaan resmi dari aparat penegak hukum (APH).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, guna menanggapi banyaknya pertanyaan dari awak media mengenai status hukum Mendagri pada Senin (9/11/2026).
“Halo rekan-rekan. Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan, sampai saat meletupnya isu ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH,” tulis Hendarsam melalui pesan tertulis yang dibagikan kepada media.
Sebelumnya, nama Tito Karnavian dan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Idham Azis marak diperbincangkan publik setelah dirumorkan terkait dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Spekulasi publik semakin menguat setelah keduanya tidak terlihat hadir dalam pertemuan 10 mantan Kapolri bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (8/11).
Namun, rumor mengenai keberadaan dan kondisi mantan Kapolri ke-23 tersebut langsung terbantahkan. Pada hari yang sama, Tito menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Tito memberikan keterangan pers terkait sejumlah isu strategis daerah, seperti percepatan penanganan bencana di Sumatra, bantuan madrasah dan pondok pesantren terdampak, serta proyeksi dana pemulihan bencana senilai Rp42 triliun pada 2027. Dalam seremoni konferensi pers tersebut, Tito turut menegaskan bahwa dirinya sudah tidak pernah ikut mengurusi internal kepolisian sejak selesai menjabat sebagai Kapolri pada 2019.
