Lentera Post – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal.
Menteri PU, Dody Hanggodo, melalui Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi berdampak pada ketahanan air, pangan, dan lingkungan. “Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ujar Adenan dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 akan bertepatan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50–80 persen. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis di Indonesia.
Dampak kekeringan diperkirakan akan dirasakan pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, hingga menurunnya cadangan air tanah. Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam, sementara pada aspek lingkungan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut.
Sebagai langkah mitigasi, Kementerian PU menetapkan enam strategi utama, yakni optimalisasi operasi tampungan air melalui pengaturan alokasi berbasis prioritas dan data real-time, penguatan jaringan irigasi untuk meminimalkan kehilangan air, peningkatan kesiapan sarana dan prasarana, penyesuaian pola tanam sesuai kondisi iklim, percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, serta optimalisasi fungsi seluruh bangunan air.
Adenan menekankan bahwa upaya mitigasi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. “Kita tidak dapat menghindari musim kemarau, namun kita dapat memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Antisipasi, kecepatan, dan koordinasi adalah kunci yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathan,i menyatakan kesiapan BMKG dalam memperkuat koordinasi, khususnya dalam penyediaan data klimatologi untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan pentingnya menjaga keseimbangan kondisi iklim untuk mencegah bencana hidrometeorologi, baik basah seperti banjir dan longsor, maupun kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Melalui langkah mitigasi yang terencana dan kolaboratif, pemerintah berharap dampak musim kemarau panjang 2026 dapat ditekan sehingga tidak mengganggu stabilitas ketahanan air, pangan, dan lingkungan nasional.
