Lentera Post – Politeknik Pelayaran Surabaya memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan menandatangani komitmen bersama menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (21/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kampus ini dipimpin langsung oleh Direktur Poltekpel Surabaya, Moejiono, dan diikuti oleh seluruh jajaran manajemen serta sivitas akademika sebagai bentuk penguatan budaya kerja berbasis integritas.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi institusi dalam meningkatkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus melanjutkan capaian sebelumnya setelah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2019.
Direktur Poltekpel Surabaya menegaskan bahwa saat ini institusi berada pada tahap verifikasi dan finalisasi dokumen sebagai bagian dari proses evaluasi menuju WBBM.
“Ini merupakan momentum penguatan fondasi yang telah dibangun. Fokus kami tidak hanya pada kelengkapan dokumen, tetapi juga konsistensi dalam praktik pelayanan yang profesional, cepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, tata kelola yang bersih menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan pelayaran berkelas dunia. Menurutnya, kualitas akademik harus ditopang oleh sistem administrasi yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, penandatanganan Pakta Integritas ditegaskan sebagai komitmen moral seluruh aparatur untuk menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk gratifikasi serta penyalahgunaan wewenang.
“Integritas aparatur merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan publik. Tanpa itu, Zona Integritas tidak akan tercapai,” tegasnya.
Penguatan ZI menuju WBBM merupakan level tertinggi dalam reformasi birokrasi, yang tidak hanya menekankan bebas dari korupsi, tetapi juga kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui langkah ini, Poltekpel Surabaya menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan pelayaran yang profesional, terpercaya, serta mampu menjawab kebutuhan sektor transportasi laut nasional.
Upaya ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional dalam mewujudkan institusi pemerintah yang bersih, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
