Lentera Post – Pembajakan film di platform digital bukan sekadar merugikan industri perfilman dan pekerja kreatif, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk masyarakat ke situs perjudian daring dan pornografi. Promosi konten bajakan yang tersebar di media sosial kerap mengarahkan pengguna menuju situs ilegal yang menyimpan risiko lebih luas bagi keamanan dan perlindungan masyarakat di ruang digital.
Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni, menyoroti keterkaitan antara peredaran konten bajakan, promosi situs ilegal, dan maraknya konten negatif di internet. Menurutnya, persoalan pembajakan perlu dilihat sebagai bagian dari tantangan perlindungan ekosistem digital, bukan semata-mata pelanggaran hak cipta.
Dalam peluncuran laporan riset Pembajakan Digital Indonesia 2026 di Jakarta, 5 November 2026, Fauzan mengungkapkan bahwa promosi pembajakan masih sering dijumpai masyarakat melalui media sosial.
“Sebanyak 61,14 persen responden menjumpai promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali seminggu. Kami mengimbau platform mencegah promosi tersebut untuk menjaga penghidupan pekerja kreatif, investasi produser, dan keberlanjutan streaming legal. Kami siap mendukung dengan bukti pemegang hak dan koordinasi pelaporan,” ujar Fauzan dalam keterangannya, seoerti dikutip pada Senin (16/11/2026).
BPI menilai, maraknya promosi konten bajakan dapat mempertemukan pengguna dengan situs-situs ilegal yang tidak hanya menyediakan film tanpa izin, tetapi juga berpotensi memuat promosi perjudian daring maupun konten pornografi. Kondisi ini membuat pembajakan digital memiliki dampak yang lebih luas, mulai dari kerugian ekonomi industri kreatif hingga risiko terhadap masyarakat sebagai pengguna internet.
Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperlihatkan besarnya persoalan konten negatif di ruang siber. Hingga 11 November 2026, sebanyak 5.703.957 konten negatif telah ditindak pada situs web dan platform media sosial sejak 20 Oktober 2024. Dari jumlah tersebut, 9.452 konten merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI).
Penindakan terhadap konten pada situs web mencapai 4.887.279 konten, sedangkan pada platform media sosial sebanyak 816.678 konten. Judi online dan pornografi tercatat sebagai dua kategori pelanggaran terbesar.
Pada platform media sosial, jumlah konten negatif yang ditindak meningkat dari 429.781 konten pada akhir 2025 menjadi 816.678 konten hingga 11 November 2026. Penindakan tersebut mencakup 272.409 konten pada Meta (Facebook dan Instagram), 231.944 konten pada layanan berbagi berkas (file sharing), 138.237 konten pada X, 115.260 konten pada Google termasuk YouTube, serta 41.468 konten pada TikTok.
Fauzan menegaskan, pemberantasan situs dan aplikasi ilegal merupakan kejahatan lintas negara yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemilik hak cipta, pemerintah melalui Komdigi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta penyelenggara platform digital.
Tanpa pengawasan ketat dan pemutusan rantai promosi sejak dari media sosial, situs ilegal yang telah diblokir berpotensi kembali bermunculan dengan menggunakan domain baru. Karena itu, BPI mendorong platform digital lebih aktif mencegah promosi pembajakan serta memperkuat mekanisme pelaporan dan penindakan konten yang melanggar hukum.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran film bajakan sekaligus mengurangi paparan masyarakat terhadap situs perjudian daring, pornografi, dan berbagai risiko lain di ruang digital.












