Jembatani Kesenjangan Lulusan SMK Konstruksi, Dosen UNJ Kembangkan Model Triple Helix Industri–SMK–LPTK

Kebutuhan kompetensi industri terbukti menjadi penggerak utama kemitraan. Model yang dikembangkan mampu menjelaskan 94,4 persen variasi efektivitas kolaborasi sekolah, industri, dan kampus.

Lentera Post – JAKARTA — Keluhan lama soal lulusan SMK yang belum siap terjun ke proyek konstruksi coba dijawab tim peneliti Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan (PTB), Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Melalui penelitian skema Kolaborasi Industri/UMKM LPPM UNJ 2026, tim ini mengembangkan Triple Helix Model yang menyatukan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dalam satu mekanisme kerja sama yang terstruktur.

Penelitian bertajuk “Pengembangan Triple Helix Model dalam Pembelajaran Konstruksi Bangunan di SMK: Sinergi Link and Match Industri-SMK-LPTK” ini dilaksanakan oleh dosen-dosen Prodi PTB dan menggandeng CV Kala Cipta Konstruksi sebagai mitra industri, dengan SMK Negeri 1 Jakarta dan SMK Negeri 1 Cibinong sebagai sekolah sasaran.

Persoalan yang diangkat bukan hal baru. Kajian yang dirujuk tim menyebutkan baru sekitar 58 persen lulusan SMK konstruksi yang langsung terserap industri. Di sisi lain, teknologi seperti Building Information Modeling (BIM), green building, dan konstruksi modular berkembang jauh lebih cepat daripada kurikulum di sekolah.

“Selama ini kemitraan sekolah dan industri sering berhenti di atas kertas. Ada MoU, ada PKL, tetapi belum ada mekanisme yang memastikan kebutuhan industri benar-benar masuk ke ruang kelas. Di situlah LPTK perlu hadir sebagai penerjemah, karena guru-guru SMK disiapkan oleh LPTK,” kata Ketua Tim Peneliti, Shilmi Arifah.

Diskusi lanjutan tim peneliti dengan mitra DUDI untuk merumuskan pembagian peran Industri–SMK–LPTK dalam model Triple Helix pembelajaran konstruksi bangunan. (Dok. Tim Peneliti PTB UNJ)

Kebutuhan Sama-sama Tinggi

Tahap awal penelitian memetakan kebutuhan 25 responden, terdiri atas 10 responden dari SMK, 5 praktisi DUDI, dan 10 dosen LPTK. Hasilnya, kebutuhan penguatan kemitraan tergolong sangat tinggi pada ketiga kelompok: SMK 90,63 persen, DUDI 88,25 persen, dan LPTK 84,38 persen.

Masing-masing pihak punya titik tekan berbeda. Pihak sekolah paling menonjolkan kebutuhan pembaruan kompetensi dan kurikulum (94 persen). Sementara itu, DUDI dan LPTK sama-sama menempatkan mekanisme kolaborasi yang jelas sebagai kebutuhan teratas, masing-masing 90 persen dan 88,5 persen.

Menariknya, uji statistik antarkelompok tidak menemukan perbedaan pandangan yang signifikan. “Ini kabar baik. Artinya sekolah, industri, dan kampus sebenarnya sudah sepaham soal apa yang dibutuhkan. Yang selama ini belum ada adalah wadah untuk mengorganisasikannya secara sistematis,” ujar Ansheila Rusyda Subiyantari, anggota tim peneliti.

Dari sisi industri, Dwiky Wahyudi, S.Pd., dari CV Kala Cipta Konstruksi menilai keterlibatan DUDI tidak cukup sebatas menerima siswa praktik kerja lapangan. “Kami butuh lulusan yang terbiasa dengan praktik kerja proyek yang sebenarnya, termasuk teknologi seperti BIM. Industri siap membuka proyek sebagai ruang belajar, asalkan peran masing-masing pihak jelas sejak awal,” ujarnya.

Industri Jadi Penggerak Utama

Tim kemudian menguji empat faktor pembentuk efektivitas kemitraan menggunakan analisis Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), yakni kebutuhan kompetensi industri, mekanisme kolaborasi, hambatan yang dirasakan, dan ekspektasi antarpemangku kepentingan. Keempatnya berpengaruh positif dan signifikan. Secara bersama-sama, keempat faktor itu menjelaskan 94,4 persen variasi efektivitas Triple Helix, dengan daya prediksi yang tergolong kuat.

Kebutuhan kompetensi industri muncul sebagai faktor paling dominan, dengan koefisien jalur 0,322 dan ukuran efek yang tergolong besar. Dalam praktik, kebutuhan itu mencakup pembaruan kurikulum yang memuat BIM dan green building, pelatihan industri bagi guru, serta penyelarasan uji kompetensi siswa dengan standar industri.

Faktor hambatan menempati urutan kedua. Hambatan yang teridentifikasi antara lain keterbatasan perangkat BIM, mahalnya bahan dan alat praktik, komunikasi dengan DUDI yang belum rutin, minimnya keterlibatan LPTK dalam pengembangan kurikulum, serta standar kompetensi sekolah yang belum selaras dengan kebutuhan industri. Menurut tim, temuan ini tidak berarti makin banyak hambatan makin efektif kemitraannya, melainkan bahwa hambatan harus dikenali dan dikelola bersama.

“Hambatan di satu pihak bisa menjadi agenda kerja pihak lain. Keterbatasan perangkat BIM di sekolah, misalnya, bisa dijawab dengan akses proyek dan teknologi dari industri, sementara LPTK menyiapkan pelatihan guru dan bahan ajarnya,” ujar Shilmi Arifah.

Dari MoU ke Aktivitas Nyata

Dalam model yang dirumuskan, SMK berperan sebagai ruang implementasi pembelajaran. DUDI menjadi sumber kebutuhan kompetensi, konteks kerja, teknologi, dan umpan balik atas kesiapan lulusan. Adapun LPTK menjadi penghubung akademik dan pedagogik melalui pengembangan kompetensi guru, kurikulum, bahan ajar, dan riset terapan. Hubungan ketiganya dirancang sirkular dan saling memberi umpan balik, bukan satu arah.

Mekanisme kerjanya diterjemahkan ke dalam kegiatan konkret: PKL di proyek konstruksi riil, pendampingan berkelanjutan dari LPTK, forum rutin evaluasi kurikulum, nota kesepahaman dengan pembagian peran yang jelas, serta akses sekolah terhadap hasil riset terapan LPTK. Para responden juga berharap ada insentif bagi guru yang mengikuti magang industri atau riset bersama.

“MoU saja belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Yang kami dorong adalah kesepakatan yang melahirkan kegiatan berulang, terukur, dan memberi manfaat bagi ketiga pihak,” tegas Ansheila.

Pada tahun pertama ini, model masih berada pada tahap konseptual yang divalidasi bersama praktisi industri, guru SMK, dan dosen LPTK. Tim menargetkan pendaftaran HKI atas model konseptual tersebut serta penandatanganan perjanjian kerja sama (MoA) dengan CV Kala Cipta Konstruksi dan SMK Negeri 1 Jakarta. Ke depan, model akan diujicobakan secara terbatas di tiga SMK, lalu diperluas ke sepuluh SMK dan LPTK di tiga provinsi disertai buku panduan implementasi.

“Harapannya, ketika model ini diterapkan, lulusan SMK konstruksi tidak perlu lagi ‘belajar ulang’ saat masuk proyek. Sekolah, industri, dan LPTK sama-sama memikul tanggung jawab atas kesiapan kerja mereka,” pungkas Shilmi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *