Lentera Post – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada 2026, dengan sejumlah proyek strategis menunjukkan progres signifikan. Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan jalan dan irigasi daerah, serta program infrastruktur berbasis masyarakat terus bergerak untuk mendukung peningkatan layanan dasar dan produktivitas daerah.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan percepatan program prioritas menjadi fokus utama kementeriannya tahun ini, dengan penekanan pada ketepatan mutu, waktu, sasaran, serta akuntabilitas pelaksanaan.
“Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan, dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Salah satu capaian terbesar terlihat pada program penanganan irigasi daerah yang ditargetkan menjangkau 19.760 hektare jaringan irigasi. Hingga akhir Mei, progres fisiknya telah mencapai 82,73 persen. Capaian tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung produktivitas sektor pertanian.
Sementara itu, program penanganan jalan daerah yang mencakup pembangunan dan peningkatan 408,57 kilometer jalan serta pembangunan jembatan sepanjang 375,88 meter telah mencapai progres fisik 75,10 persen. Program ini diharapkan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang maupun mobilitas masyarakat.
Di sektor pendidikan, pembangunan 93 unit Sekolah Rakyat menunjukkan progres fisik 67,50 persen. Adapun revitalisasi 856 madrasah telah mencapai progres fisik 41,88 persen. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Selain itu, Kementerian PU juga melanjutkan pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan. Proyek tersebut mencakup pembangunan akses jalan sepanjang 138,5 kilometer, pengendalian banjir pada area 7.503 hektare, serta pengembangan kawasan pertanian seluas 4.870 hektare.
Untuk memperkuat dampak pembangunan hingga tingkat desa dan komunitas, Kementerian PU mengalokasikan anggaran Rp5,48 triliun melalui Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan di 15.364 lokasi. Program tersebut mencakup pembangunan sarana air minum, sanitasi, jalan lingkungan, hingga jembatan gantung.
Penanganan Pascabencana Sumatra
Kementerian PU juga memastikan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra terus berjalan. Hingga akhir Mei 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi, disertai pemulihan infrastruktur sumber daya air, perumahan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran Kementerian PU hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu Rp106,71 triliun, dengan progres fisik sebesar 35,71 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengapresiasi kinerja Kementerian PU dan mendorong percepatan pelaksanaan program strategis agar target pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.
“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis, meningkatkan efektivitas program prioritas Presiden, serta memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026,” kata Lasarus.
