Lentera Post – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperluas pemberantasan judi online memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemkomdigi tidak lagi hanya menghapus konten dan memblokir situs. Kini kementerian ini berupaya memutus seluruh rantai ekosistem perjudian, mulai dari paparan konten, akses pengguna, transaksi, hingga aliran dana.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa pelaku terus mengubah modusnya. Karena itu, penanganan harus menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor.
“Tidak cukup hanya memutus akses atau menurunkan kontennya. Kita harus mempersempit seluruh ruang geraknya, dari konten dan platform sampai transaksi dan aliran dana yang menghidupkan ekosistem perjudian,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).
Jutaan Konten Perjudian Telah Ditangani
Sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025, pemerintah menangani 2.087.109 konten perjudian. Situs dan alamat IP menyumbang 1.809.358 konten. Sisanya tersebar di berbagai layanan digital.
Komdigi juga menangani 122.366 konten melalui layanan berbagi berkas. Platform Meta mencatat 92.322 konten, Google dan YouTube 43.475 konten, X 16.526 konten, Telegram 1.882 konten, dan TikTok 1.166 konten.
Penanganan terus berlanjut sepanjang 2026. Antara 20 Oktober 2024 dan 11 September 2026, Komdigi menangani 5,15 juta konten negatif. Sebanyak 4,03 juta di antaranya adalah konten perjudian.
Ukuran Keberhasilan Berubah
Meutya menegaskan bahwa jumlah konten yang diturunkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah kini menilai efektivitas dari beberapa hal, yaitu seberapa jauh paparan ditekan, akses dipersempit, transaksi dikurangi, dan kerugian masyarakat dicegah.
“Tujuan akhirnya adalah mengurangi paparan, mempersempit akses, menekan transaksi, dan mencegah kerugian yang dialami masyarakat. Jadi yang kita putus bukan hanya kontennya, tetapi rantai ekosistemnya,” kata Meutya.
Platform Digital Wajib Bertanggung Jawab
Kemkomdigi juga memperkuat tanggung jawab penyelenggara platform digital lewat Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN. Pada Februari 2025 hingga 11 September 2026, sistem ini menangani 358 batch aduan yang mencakup 1.801 URL.
SAMAN memastikan platform menindaklanjuti laporan. Sistem ini juga memastikan platform memenuhi kewajiban moderasi terhadap konten yang melanggar ketentuan.
Langkah Baru Pemberantasan Judi Online: Memutus Aliran Dana
Kemkomdigi tidak berhenti di ruang digital. Kementerian ini terus memperkuat koordinasi dengan lembaga sektor keuangan dan aparat penegak hukum. Mereka menyasar transaksi dan aliran dana yang membuat aktivitas perjudian tetap berjalan.
“Kalau kontennya kita putus tetapi transaksi dan aliran dananya tetap terbuka, ekosistem itu masih memiliki ruang untuk hidup. Karena itu, langkah digital harus berjalan bersama dengan pemutusan aliran dana dan penegakan hukum,” ujar Meutya.
Dampak bagi Keluarga dan Anak
Judi online tidak hanya berdampak di ruang digital. Praktik ini juga menyentuh ekonomi keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.
Pemerintah mencatat 571.410 NIK penerima bantuan sosial terkait aktivitas judi online pada 2024. Nilai depositnya sekitar Rp957 miliar melalui 7,5 juta transaksi.
Kelompok anak juga terdampak. Pada 2026, pemerintah mencatat hampir 200.000 anak terpapar judi online. Sekitar 80.000 di antaranya berusia di bawah 10 tahun.
Banyak warga kehilangan aset, terjerat utang, dan mengalami kebangkrutan usaha. Sebagian lainnya menghadapi persoalan hukum akibat perjudian.
“Di balik jutaan konten yang kita tangani ada kehidupan masyarakat yang harus dijaga. Ada penghasilan keluarga, masa depan anak, dan kehidupan sosial yang dapat terdampak. Itu sebabnya perlawanan terhadap judi online harus terus kita lakukan bersama,” kata Meutya.
Langkah ke Depan
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemkomdigi akan melanjutkan pengawasan ruang digital dan pemutusan akses terhadap konten perjudian. Kementerian ini juga akan meningkatkan kepatuhan platform dan memperkuat literasi masyarakat. Koordinasi dengan lembaga keuangan dan aparat penegak hukum tetap berjalan.
Meutya ingin mengubah ukuran keberhasilan dari jumlah konten yang diturunkan menjadi sejauh mana rantai perjudian terputus.
“Perlawanan ini belum selesai. Semakin cepat modus berubah, semakin kuat pula kolaborasi dan sistem pengawasan yang harus kita bangun,” tegas Meutya.
Dengan pendekatan ini, Kemkomdigi menargetkan ruang digital yang lebih bersih dari konten perjudian. Ruang digital itu juga diharapkan sulit dipakai sebagai pintu masuk menuju aktivitas perjudian yang merugikan masyarakat.
