Lentera Post – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyiapkan dukungan untuk pemulihan fasilitas pemerintahan yang terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Salah satu opsi yang dikaji adalah memindahkan gedung perkantoran yang mengalami kerusakan berat ke lokasi yang lebih aman.
Menteri PU, Dody Hanggodo, meninjau kondisi sejumlah gedung perkantoran pemerintah daerah terdampak bencana di Kabupaten Solok, Rabu (30/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat tingkat kerusakan sekaligus menentukan kebutuhan penanganan fasilitas pemerintahan.
Berdasarkan pemeriksaan awal Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Direktorat Jenderal Cipta Karya, terdapat 15 gedung perkantoran yang terdampak. Tiga gedung mengalami kerusakan berat, yakni Gedung Utama Dinas PU, Gedung Kantor Dinas PU, dan Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok.
Ketiga gedung tersebut tidak direkomendasikan untuk direhabilitasi maupun direkonstruksi di lokasi semula karena kondisi strukturnya sudah tidak layak dipertahankan. Relokasi menjadi salah satu opsi untuk memastikan fasilitas pemerintahan berada di lokasi yang lebih aman. “Terkait lahan kantor, kita akan bahas bersama dengan bupati dan tim. Saya pada prinsipnya siap bantu, apakah tetap mau di sini atau pindah. Tapi kalau dilihat dari tingkat kerusakannya, mungkin memang harus pindah,” kata Dody Hanggodo dalam keterangannya pada Jumat (2/10/2026)
Menteri PU, Dody Hanggodo secara khusus menyoroti kondisi Kantor Dinas PUPR yang berada di lokasi bekas jalur sungai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kantor terdampak cukup parah saat bencana terjadi.
Menurut Dody, pemindahan Kantor Dinas PUPR perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan aspek keselamatan. Pembersihan lokasi lama juga diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan.
Karena itu, pembangunan gedung baru di lokasi yang lebih aman dapat menjadi alternatif yang dipertimbangkan pemerintah daerah. Opsi tersebut juga perlu dilihat dari sisi waktu, kebutuhan penanganan, dan biaya.
Kementerian PU siap memberikan dukungan apabila Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan lokasi baru untuk pembangunan fasilitas pemerintahan. “Apapun yang diperlukan Solok, insyaAllah kami support, kami bantu. Kalau di lokasi yang baru juga nanti kita akan ikut bantu buatkan desainnya,” katanya.
Sementara itu, Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mengatakan, pemerintah daerah akan mengkaji kondisi dan kebutuhan secara lebih detail sebelum menentukan langkah pemulihan, termasuk terkait opsi relokasi. “Dengan kehadiran Pak Menteri, insyaAllah menjadi obat, juga menjadi ruang bagi kita ke depan langkah-langkah yang harus kita ambil,” ujar Jon.
