LenteraPost- Pemerintah Kabupaten Siak menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Siak Syamsurizal bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), perangkat daerah terkait, serta para camat di Ruang Rapat Sri Indrapura, Selasa (5/5/2026).
Rapat tersebut membahas peran pemerintah daerah dalam tata kelola penyelenggaraan Program MBG, mulai dari progres pembangunan dan operasional dapur, kesiapan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penguatan rantai pasok bahan pangan lokal, penyusunan data penerima manfaat, hingga pengelolaan limbah.
Dalam arahannya, Syamsurizal menekankan pentingnya percepatan operasional dapur MBG, khususnya di wilayah 3T, agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Kami kira, percepatan operasional dapur di daerah terluar dan tertinggal sangat diharapkan, mengingat anak-anak yang tinggal di pelosok pedalaman Sungai Mandau, Kandis dan pesisir Siak mereka ingin juga tersentuh MBG ini,” ujar dia.
Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor serta pelaporan berkala kepada pemerintah pusat perlu diperkuat, mengingat Program MBG merupakan program strategis nasional yang memerlukan pengawasan dan evaluasi rutin.
“Ini program yang harus kita kawal bersama. Kita perlu data yang jelas, karena kita punya tugas dan tanggung jawab per tiga bulan sekali untuk dilaporkan ke Kementerian,” kata dia.
Berdasarkan pemaparan BGN, dari total 98 dapur yang direncanakan, sebanyak 56 dapur telah beroperasi, sementara 20 dapur masih dalam proses penyelesaian. Sejumlah dapur di wilayah 3T juga masih dalam tahap persiapan, termasuk yang dibangun oleh BGN.
Wabup juga menekankan penguatan peran perangkat daerah, seperti Baperida, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), serta camat dan penghulu untuk melakukan pemetaan kebutuhan hingga tingkat desa, sekaligus mengidentifikasi potensi bahan pangan lokal.
Menurut dia langkah tersebut penting agar hasil produksi petani lokal dapat terserap dalam sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus mendorong penguatan ekonomi daerah.
Selain itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diminta menyiapkan pendataan penerima manfaat yang mencakup peserta didik, balita, dan ibu hamil melalui integrasi data posyandu dan fasilitas kesehatan.
Dinas Pendidikan juga diminta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan limbah dapur MBG agar dapat dimanfaatkan kembali secara produktif.
“Dalam waktu yang ditentukan, saya minta sudah ada hasil konkret. Saya tidak mau ini hanya diskusi saja, semua harus saling berkoordinasi. Setidaknya kita harus sudah mulai berjalan,” tegas dia.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Siak berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
(Rahma/MC Siak)
Sumber
