Lentera Post – Pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) atau tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyerahkan proses hukumnya sepenuhnya kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal itu dalam keterangan resmi, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah memercayai penyidik kepolisian untuk mengusut perkara ini secara profesional dan transparan.
Pemerintah ingin penegakan hukum berjalan sesuai norma tanpa intervensi politik. Karena itu, Presiden telah memberi arahan tegas agar penyidik bekerja secara objektif dan tanpa pandang bulu, kata Yusril.
Bareskrim Polri tidak hanya mendalami dugaan penyadapan ilegal. Penyidik juga membuka peluang mengusut tindak pidana lain, termasuk dugaan makar dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, dan menghadirkan ahli. Soal detail perkembangan kasus dan pengungkapan substansi penyadapan kepada publik, pemerintah menyerahkan penjelasannya kepada Bareskrim.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini secara mendalam.
Keputusan ini menunjukkan pemerintah memilih jalur hukum yang sudah tersedia. Penanganan kasus berada di tangan kepolisian, sehingga pemerintah tidak membuat struktur baru di luar lembaga penegak hukum. Dengan begitu, kewenangan penyidikan tetap berada pada Bareskrim.
Dengan pendekatan ini, pemerintah juga tidak ikut campur dalam teknis penyidikan. Penyidik bebas mengumpulkan bukti, memanggil saksi, dan meminta keterangan ahli sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah hanya memastikan proses berjalan adil dan terbuka.
Kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo menjadi sorotan karena menyangkut privasi dan keamanan pejabat negara. Karena itu, publik menanti kejelasan dari penyidik. Masyarakat berharap Bareskrim menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka, sejauh tidak mengganggu proses penyidikan.
Publik kini menunggu langkah lanjutan Bareskrim Polri. Lentera Post akan terus memantau perkembangan kasus ini.
