Lentera Post – SURABAYA – Lebih dari 100.000 proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masuk ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sepanjang 2026.
Besarnya jumlah proposal tersebut membuat kebutuhan terhadap reviewer penelitian semakin tinggi. Sementara itu, jumlah reviewer yang tersedia masih terbatas sehingga beban penilaian yang harus dilakukan cukup besar.
Kondisi tersebut mendorong Kemdiktisaintek melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) memperkuat kapasitas reviewer dengan merekrut dan memberikan pembekalan kepada calon reviewer.
Salah satunya melalui Seleksi dan Bimbingan Teknis Calon Reviewer Penelitian Batch 1 Tahun 2026 bidang Sosial Humaniora dan Pendidikan yang digelar di Universitas Surabaya (UBAYA), 15–18 September 2026.
Direktur DPPM Kemdiktisaintek, Prof. Apt. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D., mengatakan penambahan reviewer diperlukan agar beban penilaian proposal dapat terbagi lebih merata.
“Jumlah proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terus meningkat, sementara jumlah reviewer masih terbatas. Karena itu, DPPM merekrut reviewer baru agar pembagian proposal lebih merata sehingga kualitas review dapat lebih baik,” ujar Prof. I Ketut.
Menurutnya, reviewer tidak hanya dituntut mampu menilai proposal, tetapi juga harus memahami etika, integritas, dan tanggung jawab akademik.
“Melalui kegiatan ini, DPPM berupaya mencari dan memberikan pelatihan kepada calon reviewer agar memiliki kompetensi dalam menilai substansi proposal serta pemahaman yang kuat mengenai etika, integritas, dan tanggung jawab sebagai reviewer,” katanya.
Bukan Sekadar Menilai Proposal
Prof. I Ketut menegaskan proses review harus dilakukan secara objektif, independen, dan profesional.
Reviewer juga perlu melihat berbagai aspek proposal, mulai dari kesesuaian metode, kebaruan penelitian, peta jalan penelitian, Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), hingga karakteristik masing-masing skema penelitian.
Lebih dari sekadar memberikan nilai, reviewer diharapkan mampu memberikan masukan yang membangun kepada peneliti.
“Proses review tidak semata-mata menjadi tahap seleksi, tetapi turut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas proposal dan penelitian,” ujarnya.
Penguatan kapasitas tersebut, lanjut Prof. I Ketut, juga penting untuk membangun ekosistem reviewer penelitian yang berkelanjutan.
“Dengan kuatnya kapasitas dan database reviewer, kami berharap proses penilaian proposal penelitian dapat berjalan semakin berkualitas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Etika Jadi Perhatian
Dalam kegiatan di UBAYA tersebut, aspek etika reviewer juga menjadi salah satu materi utama.
Sekretaris Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Prof. Junaidi Khotib, S.Si., Apt., M.Kes., Ph.D., membawakan materi bertajuk “Etika Reviewer”.
Prof. Junaidi menjelaskan, etika reviewer merupakan standar moral dan profesional yang harus diterapkan sejak proses penyusunan proposal hingga pelaksanaan dan perolehan luaran penelitian.
“Reviewer penelitian memiliki peran strategis dalam menjaga mutu penelitian, menjamin objektivitas dan integritas, menyelaraskan dengan prioritas nasional, serta membangun ekosistem reviewer berkelanjutan,” tegasnya.
Selama empat hari, para peserta mendapatkan pembekalan dari Tim Pakar DPPM Kemdiktisaintek.
Setelah kembali ke perguruan tinggi masing-masing, mereka diharapkan mampu menjalankan tugas reviewer, mulai dari menilai kelayakan proposal, memonitor pelaksanaan penelitian, hingga mengevaluasi luaran penelitian.
UBAYA Dukung Penguatan Riset Nasional
Mewakili Rektor UBAYA, Wakil Rektor II UBAYA, Dr. Noviaty Kresna Darmasetiawan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemdiktisaintek kepada UBAYA sebagai mitra penyelenggara kegiatan.
“Universitas Surabaya sangat mengapresiasi kepercayaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kepada UBAYA untuk menjadi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan ini,” ujarnya.
Menurut Dr. Noviaty, kerja sama tersebut menjadi bagian dari komitmen UBAYA untuk berkontribusi dalam penguatan ekosistem penelitian dan pendidikan tinggi di Indonesia.
Ia menilai peningkatan kualitas penelitian nasional tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, reviewer, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Reviewer bukan sekadar pihak yang memberikan penilaian terhadap proposal penelitian. Reviewer memiliki tanggung jawab akademik untuk memastikan penelitian yang didukung memiliki kualitas ilmiah yang baik, memiliki kebaruan, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa,” jelasnya.
Dr. Noviaty berharap pertemuan para akademisi dan calon reviewer dari berbagai perguruan tinggi tersebut tidak berhenti setelah kegiatan berakhir.
“Semoga interaksi selama kegiatan ini dapat berlanjut menjadi kerja sama akademik, pertukaran gagasan, dan berbagai bentuk kolaborasi penelitian di masa mendatang,” katanya.
Kegiatan yang secara khusus ditujukan bagi calon reviewer bidang Sosial Humaniora dan Pendidikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas proses seleksi dan penilaian penelitian nasional.
DPPM juga menyampaikan apresiasi kepada UBAYA atas dukungan sarana dan prasarana selama pelaksanaan kegiatan.
Dengan bertambahnya kapasitas dan database reviewer, proses penilaian proposal diharapkan dapat berjalan lebih proporsional, objektif, dan akuntabel, sekaligus mendorong lahirnya penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
