Lentera Post – Bencana banjir tidak hanya merusak bangunan dan peralatan pembelajaran, tetapi juga mengancam keberlanjutan pendidikan masyarakat. Untuk memastikan proses belajar tetap berjalan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan bantuan peningkatan mutu senilai Rp4,18 miliar kepada 71 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara.
Bantuan tersebut disalurkan bersamaan dengan penguatan kompetensi 118 guru SMK dari 11 provinsi melalui program upskilling dan reskilling di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL) Medan, Rabu (26/8/2026).
Langkah ini memperlihatkan bahwa pemulihan pendidikan pascabencana tidak berhenti pada perbaikan fasilitas. Pemerintah juga memperkuat kapasitas pendidik agar pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan, pendidikan bermutu tidak hanya berlangsung melalui sekolah formal. Pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam membuka kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak menempuh jalur pendidikan formal. “Esensi pendidikan itu belajar, tidak hanya sekolah. Undang-Undang Sisdiknas sudah membuat rumusan yang sangat komprehensif mengenai jenis pendidikan itu: ada pendidikan formal, informal, dan nonformal.”
Menurut Abdul Mu’ti, keberadaan LKP menjadi penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat, termasuk mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal, untuk memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja maupun membangun usaha.
Penguatan pendidikan vokasi juga diarahkan agar lulusan SMK tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan peluang ekonomi. Abdul Mu’ti mendorong sekolah menyesuaikan kompetensi yang diajarkan dengan potensi ekonomi daerah. Kekayaan lokal seperti kopi, teh, nilam, hingga perikanan dapat dikembangkan menjadi bidang keahlian yang membuat peserta didik mampu mengolah potensi daerah menjadi produk bernilai tambah.
“Jangan selalu anak SMK itu didorong kerja kantor pakai lamaran berlapis-lapis, beri mereka visi tentang entrepreneurship. Karena kreativitas dan soft skills-nya itu yang didorong. Kalau hard skills, keterampilan teknis, akan cepat usang.”
Karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan vokasi. Guru tidak hanya dituntut menguasai keterampilan teknis, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas, inovasi, kemampuan beradaptasi, pemecahan masalah, serta pemanfaatan teknologi seperti coding dan kecerdasan artifisial (AI).
Program upskilling dan reskilling Kemendikdasmen berlangsung pada 20 Agustus–2 September 2026 dengan melibatkan 118 guru dari 11 provinsi. Program tersebut mencakup tiga bidang keahlian, yakni Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, serta Teknik Komputer dan Jaringan.
Pelatihan dilakukan melalui lokakarya, kunjungan industri, dan uji kompetensi keahlian. Materinya diarahkan untuk memenuhi standar teknis industri sekaligus memperkuat kompetensi pedagogik, kewirausahaan, pembelajaran berbasis projek, pembelajaran mendalam, serta pemanfaatan teknologi digital, coding, dan AI. “Para guru ini memang harus terus meningkatkan kemampuannya. Continuing professional development. Upskilling, reskilling, itu ditingkatkan kemudian pelajari skill yang baru,” ujar Abdul Mu’ti.
Di sisi lain, Kemendikdasmen memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan LKP yang terdampak banjir di Aceh dan Sumatra Utara. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin mengatakan, dampak bencana terhadap LKP tidak hanya berupa kerusakan bangunan. Peralatan praktik yang terendam juga dapat menghentikan proses pembelajaran dan menghilangkan akses masyarakat terhadap pendidikan keterampilan. “LKP bukan sekadar fisik bangunan saja yang terkena, melainkan juga ruang harapan bagi anak bangsa untuk meraih keterampilan. Dalam kondisi sulit apa pun tentu kita harus tetap memastikan pendidikan bermutu untuk semua,” kata Tatang.
Dari total 71 LKP penerima bantuan, 49 berada di Aceh dan 22 lainnya di Sumatra Utara. Di Aceh, penerima bantuan terdiri atas 21 LKP di Kabupaten Bireuen, 12 LKP di Kabupaten Aceh Tamiang, 10 LKP di Kota Langsa, dan 6 LKP di Kota Lhokseumawe.
Sementara di Sumatra Utara, bantuan diberikan kepada 17 LKP di Kabupaten Langkat dan 5 LKP di Kabupaten Deli Serdang. Menurut Tatang Muttaqin, bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan fasilitas yang rusak, tetapi menjadi modal untuk memperkuat tata kelola serta menghadirkan kembali media pembelajaran yang adaptif. “Penyaluran ini merupakan modal nyata untuk memulihkan sarana belajar sekaligus memperkuat tata kelola dan menghadirkan kembali media pembelajaran yang adaptif sejalan dengan kebijakan pemerataan mutu dan pendidikan karakter berbasis vokasi,” ujarnya.
Memulihkan Kembali Usaha Keterampilan
Dampak bantuan tersebut dirasakan langsung oleh sejumlah LKP. LKP Sakinah, misalnya, sempat terdampak banjir pada November 2025. Air merendam sejumlah fasilitas, termasuk mesin jahit serta peralatan tata busana dan kecantikan.
Pimpinan LKP Sakinah Samsinar mengatakan, bantuan Kemendikdasmen akan digunakan untuk mengganti sarana yang rusak sehingga lembaganya dapat kembali melayani masyarakat, terutama anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal.
Selama ini, LKP Sakinah memberikan keterampilan seperti menjahit dan tata rias pengantin yang dapat menjadi bekal bagi peserta didik untuk bekerja maupun membuka usaha. “Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Kemendikdasmen, kami hari ini sudah pelan-pelan bangkit kembali untuk menjalankan kursus ini. Anak-anak, terutama anak putus sekolah, sangat membutuhkan lembaga kursus ini tetap berjalan,” kata Samsinar.
Hal serupa dirasakan LKP Rita di Kabupaten Langkat. Banjir merendam lembaga tersebut dan merusak sejumlah sarana pembelajaran. Bantuan Rp50 juta akan digunakan untuk mengganti mesin sekaligus mendukung kembali kegiatan pelatihan.
Pimpinan LKP Rita Dewi Rita menilai keberadaan lembaga kursus menjadi salah satu jalur penting bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan dan membangun kemandirian. “Semoga dengan bantuan ini kami dapat meningkatkan dan mengembalikan kembali sarana sebagai penunjang dalam melaksanakan program kami, dan terus semangat mendidik murid sehingga dapat meningkatkan SDM yang bermanfaat di masyarakat,” ujarnya.
Bagi Kemendikdasmen, pemulihan LKP dan peningkatan kompetensi guru SMK merupakan dua bagian yang saling melengkapi: memastikan akses belajar tetap tersedia sekaligus memastikan kualitas keterampilan yang diberikan tetap relevan.
Dengan pendekatan tersebut, pendidikan vokasi dan nonformal diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi dampak bencana, tetapi juga menjadi pengungkit kemandirian masyarakat dan penciptaan peluang ekonomi di daerah.
