Lentera Post – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperluas program Perhutanan Sosial. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar hutan. Program ini juga memperkuat perlindungan kawasan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lewat akses kelola legal, Kemenhut mendorong masyarakat mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Lima SK Baru untuk 309 KK
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen itu saat berdialog dengan kelompok masyarakat. Dialog berlangsung di kawasan wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Kapopo, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Raja Juli menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial. Luas totalnya mencapai 3.238 hektare (ha). SK tersebut menjangkau 309 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una.
Di Tojo Una-Una, penerima SK meliputi LPHD Matako di Desa Matako, KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, dan LPHD Nangga. Di Kabupaten Poso, penerimanya LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba dan LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura.
Capaian Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah dan Nasional
Raja Juli menyebut total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah kini mencapai sekitar 163.000 ha. Ia menilai angka itu sangat baik.
Sebelum penambahan ini, Kemenhut sudah menerbitkan 1.358 SK Persetujuan Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah. Luasnya mencapai 160.310,89 ha. Program itu menjangkau 37.383 KK di 194 desa yang tersebar di 12 kabupaten/kota.
Secara nasional, pemerintah telah menerbitkan 11.364 SK hingga Oktober 2026. Luasnya mencapai 8,47 juta ha untuk 1,43 juta KK.
Raja Juli menjelaskan bahwa perluasan akses kelola hutan menjadi bentuk komitmen pemerintah. Pemerintah ingin warga memanfaatkan potensi kawasan hutan secara legal. Namun, akses itu harus diikuti pengelolaan yang produktif. Dengan begitu, perekonomian warga dan ketahanan pangan ikut membaik.
Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo Subianto punya kemauan politik untuk memberi akses kepada masyarakat lewat skema ini. Kini tantangannya adalah memaksimalkan akses yang sudah ada agar produktif.
Dorong Komoditas Bernilai Ekonomi
Untuk meningkatkan produktivitas, Kemenhut mendorong pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Komoditas itu harus cocok dengan kondisi tanah dan iklim setempat. Warga bisa menanam durian, pala, alpukat, kakao, kelapa, aren, mangga, dan jagung.
Selain itu, warga bisa mengembangkan rotan, damar, kemiri, madu, dan wisata sumber air panas. Raja Juli menyebut pemanfaatan lahan akan menyesuaikan kecocokan tanah. Ia mencontohkan penanaman durian secara masif. Ia yakin langkah ini meningkatkan kesejahteraan warga.
Raja Juli juga menegaskan bahwa luas kawasan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Program ini harus membangun usaha produktif dan memperkuat kelembagaan kelompok. Program ini juga harus meningkatkan nilai tambah komoditas lewat hilirisasi. Selain itu, kemitraan dan akses pasar perlu semakin luas.
Perhutanan Sosial dan Pencegahan Karhutla
Perhutanan Sosial juga berperan penting menjaga hutan dari ancaman karhutla. Menurut Raja Juli, kawasan yang masyarakat kelola langsung lewat skema ini cenderung lebih terjaga. Kejadian kebakarannya pun lebih sedikit.
Ia menyebut semua bentuk perhutanan sosial paling sedikit terbakar. Bentuk itu meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Karena itu, pemberian akses kepada masyarakat menjadi fokus utama kementerian. Raja Juli menyoroti peran masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat “dapat menjaga hutan dengan lebih baik.”
Penguatan Pengawasan dan Penyuluhan
Untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan, Kemenhut memperkuat pengawasan. Polisi Kehutanan (Polhut), Penyuluh Kehutanan, dan kelompok masyarakat berkolaborasi dalam upaya ini.
Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenhut juga menggelar Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan itu berlangsung di Palu pada 12 November 2026.
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Wahju Rudianto, menyebut kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai kunci. Dengan begitu, hutan terlindungi dari ancaman kebakaran. Menurutnya, Penyuluh Kehutanan punya peran strategis dalam pengendalian karhutla. Peran itu mencakup langkah preemtif dan preventif sampai pendampingan pascakebakaran.
Raja Juli berharap sinergi antara pemberian akses kelola, pendampingan penyuluh, dan pengawasan aparat bisa menjadikan Perhutanan Sosial model pengelolaan hutan berkelanjutan. Pemerintah ingin kawasan ini meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga ingin kawasan ini menjadi benteng utama mitigasi karhutla dan pelestarian lingkungan hidup.












