Lentera Post — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan pentingnya humas antarlembaga pemerintah bersatu padu memperkuat koordinasi, dalam menghadapi dinamika ruang digital dan disrupsi informasi yang berkembang makin cepat.
Hal tersebut disampaikan Meutya dalam kepada wartawan usai Forum Koordinasi bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Meutya mengatakan, koordinasi antarpengelola komunikasi pemerintah sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai mekanisme yang sudah berjalan. Namun, perkembangan ekosistem informasi digital membutuhkan koordinasi yang lebih intensif agar pemerintah dapat merespons isu secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Dari sebelum-sebelumnya yang namanya Bekohumas itu sudah ada. Tapi tentu kita perlu juga koordinasi secara cepat,” ujar Meutya.
Menurutnya, forum koordinasi yang mempertemukan unsur humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara lebih intensif menjadi penting untuk memperkuat sinergi komunikasi pemerintah.
“Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” katanya.
Berdasarkan dokumen yang diterima InfoPublik, forum tersebut diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan komunikasi publik pemerintah, serta meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman informasi digital.
Humas sebagai Penjaga Kepercayaan Publik
Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan ekosistem komunikasi publik. Produksi, distribusi, dan konsumsi informasi berlangsung semakin cepat melalui beragam platform digital.
Di satu sisi, kondisi tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, misinformasi, manipulasi informasi, serta Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat, kepercayaan publik, dan stabilitas nasional.
Karena itu, peran humas pemerintah dinilai tidak lagi sebatas menjalankan fungsi publikasi. Humas perlu berkembang menjadi pengelola komunikasi strategis pemerintah yang mampu membangun kepercayaan publik, menyampaikan kebijakan secara efektif, melakukan mitigasi isu, serta memastikan tersedianya informasi yang akurat, cepat, dan kredibel.
Forum koordinasi ini sekaligus diarahkan untuk menjawab tantangan koordinasi komunikasi antarinstansi, perbedaan kapasitas kelembagaan humas pemerintah pusat dan daerah, serta belum seragamnya mekanisme pengelolaan isu strategis yang berkembang dengan cepat.
Pendekatan komunikasi publik pemerintah ke depan perlu semakin terpadu, adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan ketahanan informasi nasional.
Perkuat Respons terhadap DFK
Forum mengusung sejumlah urgensi, antara lain memperkuat ketahanan informasi nasional di tengah meningkatnya kompleksitas disrupsi informasi, menyinergikan komunikasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan isu strategis, serta mentransformasikan fungsi humas pemerintah dari fungsi publikasi menjadi fungsi komunikasi strategis.
Selain itu, forum diarahkan untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas respons pemerintah terhadap DFK dan eskalasi isu digital serta membangun kolaborasi lintas ekosistem komunikasi, media, dan keamanan siber.
Melalui forum ini, pemerintah juga mendorong penguatan kapasitas humas dalam melakukan deteksi dini, analisis isu, pengelolaan opini, penyusunan narasi, klarifikasi informasi, dan komunikasi krisis.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menghasilkan penyampaian informasi strategis yang lebih konsisten, terpadu, dan responsif. Pemanfaatan teknologi, data, serta penguatan keamanan informasi juga menjadi bagian penting dalam menghadapi deepfake, manipulasi konten, dan ancaman informasi berbasis teknologi.
Forum yang berlangsung pada 1 September 2026 tersebut diikuti pejabat eselon I yang membidangi komunikasi serta staf humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kegiatan menghadirkan sejumlah pembicara dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, masyarakat, industri, serta keamanan siber.
Melalui penguatan forum dan mekanisme koordinasi, pemerintah berharap terbentuk kesamaan persepsi dalam menghadapi DFK dan disrupsi informasi, terpetakan kebutuhan penguatan peran humas, serta terbangun koordinasi komunikasi pusat dan daerah dalam penanganan isu strategis.
Upaya tersebut diharapkan bermuara pada penguatan ekosistem komunikasi publik pemerintah yang kredibel, responsif, dan mampu mendukung ketahanan informasi nasional.
Meutya menilai, pertemuan dan forum koordinasi secara nasional yang digelar secara berkala dapat menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih cepat antarpengelola humas pemerintah.
“Kalau setiap tahun ada pertemuan secara nasional, nah tahun ini anugerah media humas ada, kemudian forum-forum yang bisa melakukan atau memungkinkan kita melakukan koordinasi dengan lebih cepat lagi,” pungkas Meutya.
