Lentera Post – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta menggelar diskusi lanjutan untuk menyempurnakan instrumen penilaian Community of Practice (CoP) Knowledge Management (KM) di 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diskusi yang berlangsung di Gedung Teknis Abdul Muis, BPSDM, pada Selasa, 1 Juli 2025, ini merupakan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengetahuan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Helena menekankan perlunya bobot berbeda untuk setiap indikator penilaian, seperti komitmen pimpinan, agar evaluasi lebih adil. “Setiap indikator harus memiliki bobot yang berbeda, tidak bisa disamakan,” ujarnya. Pak Andika mencatat bahwa meskipun CoP telah terbentuk di 51 SKPD, partisipasi anggota masih bervariasi, dari komunikasi satu arah hingga keterlibatan aktif yang terbatas. “CoP sudah terbentuk, tetapi pelaksanaannya perlu melibatkan partisipasi aktif, bukan hanya komunikasi satu arah,” katanya. Ia juga mengusulkan pembagian tugas konsultan untuk pendampingan dengan koordinator widyaiswara sebagai mediator, serta menyebutkan bahwa tim widyaiswara telah mengkaji draf indikator KM Award untuk penyempurnaan.
Widi, dari tim penilai KM Award, mengusulkan pelibatan juri tamu untuk menjaga objektivitas. “Sebaiknya ada juri tamu untuk menghindari subjektivitas, tidak hanya mengandalkan tim konsultan,” ungkapnya. Ibu Sarah menyoroti pentingnya memahami hambatan CoP, seperti kesulitan inisiasi narasumber, dan menegaskan bahwa penilaian KM Award harus disesuaikan dengan kondisi CoP. “Kita perlu melihat aktivitas dan kesulitan CoP di SKPD agar bisa memberikan dukungan yang tepat,” ujarnya. Pak Bejo menekankan perlunya mempertimbangkan tingkat maturitas CoP, yang mungkin masih di level 1 atau 2. “CoP di level awal tidak bisa disamakan dengan yang lebih maju,” jelasnya.
Didik, dari tim konsultan, mengusulkan pendekatan Pareto, di mana 20% SKPD dengan praktik terbaik menjadi contoh untuk lainnya. “Pendekatan Pareto bisa mengoptimalkan pendampingan dengan menjadikan 20% SKPD sebagai percontohan,” katanya.
Syaifulloh, Principal Consultant, menjelaskan bahwa instrumen penilaian telah dirancang dengan indikator terperinci untuk memudahkan evaluasi maturitas CoP dan penentuan KM Award pada Desember 2025. “Instrumen penilaian sudah sangat rinci, memudahkan tim penilai mengevaluasi maturitas CoP,” ujarnya.
Yossi, anggota konsultan, menekankan pentingnya need assessment sebagai dasar pendampingan di setiap SKPD. “Need assessment diperlukan untuk mengetahui kebutuhan spesifik setiap SKPD,” katanya. Deni menambahkan bahwa hasil asesmen sangat penting untuk memastikan pendampingan CoP efektif. “Hasil asesmen menjadi panduan utama dalam pendampingan CoP,” ujarnya.
Diskusi ini menghasilkan kesepakatan untuk menambahkan dimensi “Output” dalam penilaian, melengkapi enam dimensi sebelumnya: People, Process, Technology, Content, dan Culture. Pak Andika menutup diskusi dengan menegaskan pentingnya kolaborasi dan pendampingan terarah. “Dengan pendampingan yang tepat dan kolaborasi antar-SKPD, CoP dapat menjadi pilar utama dalam pengelolaan pengetahuan yang efektif di DKI Jakarta,” tutupnya. BPSDM berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan CoP guna pengelolaan pengetahuan yang optimal.
