Lentera Post – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menetapkan mekanisme redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan tenaga pendidik di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang kekurangan guru. Dengan redistribusi ini, diharapkan kebutuhan tenaga pendidik dapat dipenuhi secara adil dan merata.
Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, redistribusi guru ASN dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai kewenangan yang dimilikinya. PPK memiliki tanggung jawab dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen ASN berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, PPK akan bekerja berdasarkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan Redistribusi Guru ASN.
Tim ini terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan yang menangani urusan kepegawaian di daerah. Tim ini bertugas memberikan rekomendasi untuk memastikan redistribusi guru ASN dilakukan secara tepat dan efektif.
Redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun. Jika dalam jangka waktu tersebut kebutuhan guru di daerah tersebut belum terpenuhi, masa penugasan dapat diperpanjang satu kali. Sebaliknya, jika kebutuhan sudah terpenuhi, redistribusi akan dihentikan.
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa penilaian kinerja guru ASN akan dilakukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari pimpinan penyelenggara satuan pendidikan, sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru yang diredistribusikan tetap memenuhi standar profesionalitas dan kinerja yang tinggi.
“Mekanisme redistribusi guru ASN juga mencakup pelaporan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemda dapat menyampaikan laporan ini kepada kementerian melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi guru. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses redistribusi,” ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Minggu (19/1/2025).
Redistribusi guru ASN ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia, dengan perhatian khusus pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur dan pengawasan yang ketat, diharapkan redistribusi guru ASN dapat berjalan dengan efektif dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
